Kemenkum NTB Kawal Harmonisasi Raperbup Kampung Keluarga Berkualitas di Lombok Tengah
Mataram 30/07/2016 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi yang berkualitas. Kali ini, Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Lombok Tengah.
Kegiatan harmonisasi dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, serta dihadiri jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam pembahasan, regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, serta pembangunan keluarga yang berkelanjutan.
Selain itu, forum harmonisasi juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Lombok Tengah, salah satunya tingginya angka perceraian. Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah-langkah strategis melalui penguatan program pembangunan keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis, tangguh, dan sejahtera.
Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan Raperbup yang disusun memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih dengan regulasi lain, serta dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Lombok Tengah.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat demi mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
